Jakarta – LMPnews. Koordinator Papua Connection (PACE), Charles Kossay, menilai stigmatisasi terhadap masyarakat Papua masih menjadi persoalan serius yang menghambat upaya membangun kepercayaan, perlindungan warga sipil, dan percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Menurut Charles, masyarakat Papua kerap berada dalam posisi serba salah akibat kuatnya pelabelan politik yang berkembang di tengah konflik berkepanjangan. Akibatnya, ruang aman bagi warga sipil untuk menyampaikan aspirasi semakin menyempit.
“Orang Papua sering kali berada dalam posisi yang sulit. Ketika mendukung program pemerintah, mereka bisa dicap sebagai kelompok pro-negara atau ‘merah putih’. Namun ketika menyampaikan kritik, mereka justru dicurigai sebagai bagian dari kelompok separatis. Situasi seperti ini tidak sehat bagi kehidupan sosial masyarakat,” ujar Charles dalam Diskusi Publik MPSI bertema Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua di Jakarta Timur, Jumat (12/6/2026).
Charles mengapresiasi langkah Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) yang melakukan kunjungan langsung ke Papua untuk melihat kondisi masyarakat secara faktual.
“Memahami Papua tidak cukup hanya melalui laporan administratif atau narasi yang berkembang di ruang publik, tetapi harus berangkat dari pengalaman dan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari Papua secara langsung, kita patut apresiasi yang dilakukan MPSI dengan riset advokasi langsung di Papua”, imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan perlindungan warga sipil di Papua tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang konflik, trauma sosial, ketidakpercayaan antar kelompok, serta persaingan berbagai narasi politik yang selama ini berkembang.
“Ketika stigma terus dipelihara, yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Mereka kehilangan ruang untuk berbicara, kehilangan rasa aman, dan pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan,” katanya.
Charles menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila rasa aman masyarakat belum terjamin.
“Lihat saja para guru, tenaga kesehatan, pekerja pembangunan, hingga warga yang menjalankan aktivitas ekonomi membutuhkan jaminan keamanan agar dapat berkontribusi secara maksimal”, tegasnya.
Menurut dia, dampak konflik tidak hanya dirasakan dalam aspek keamanan, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Sekolah dapat berhenti beroperasi, layanan kesehatan terganggu, aktivitas ekonomi melemah, dan tidak sedikit warga yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mengungsi.
“Di balik setiap pengungsian ada anak-anak yang kehilangan akses pendidikan, ada keluarga yang kehilangan mata pencaharian, dan ada komunitas yang terputus dari kehidupan sosialnya. Karena itu, persoalan pengungsi harus dilihat sebagai isu kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Charles mengingatkan bahwa Papua bukanlah wilayah yang homogen. Setiap daerah memiliki karakter sosial, adat istiadat, sejarah, dan dinamika konflik yang berbeda-beda.
“Situasi di Jayapura tentu berbeda dengan Pegunungan Tengah, berbeda pula dengan Puncak, Wamena, atau Merauke. Karena itu, kebijakan yang diterapkan tidak bisa menggunakan pendekatan yang seragam,” katanya.
Ia mendorong agar aparat keamanan non organik, tenaga pelayanan publik, maupun pihak luar yang bertugas di Papua mendapatkan pembekalan budaya dan pemahaman sosial yang memadai.
“Pengetahuan mengenai struktur adat, sistem marga, peran kepala suku, bahasa sosial masyarakat, hingga trauma kolektif yang pernah dialami warga dinilai penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara negara dan masyarakat”, tandasnya.
Menurut Charles, pendekatan keamanan tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen dalam menyelesaikan persoalan Papua. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala suku, serta berbagai elemen lokal harus diperkuat karena mereka memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat.
“Penyelesaian persoalan Papua membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Papua harus dilihat sebagai ruang hidup masyarakat yang harus dijaga martabatnya, bukan semata-mata sebagai wilayah konflik,” tegasnya.
Charles menilai penghentian praktik stigmatisasi merupakan langkah awal yang penting untuk membangun kepercayaan dan membuka ruang dialog yang lebih sehat. Dengan hilangnya stigma, masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih bebas dalam pembangunan, sementara negara memiliki peluang lebih besar untuk menghadirkan kebijakan yang diterima dan dirasakan manfaatnya oleh warga.
“Jika kita ingin Papua maju, maka yang pertama harus dibangun adalah kepercayaan. Dan kepercayaan hanya bisa tumbuh ketika masyarakat merasa dihormati, didengar, dan tidak lagi diberi label yang memecah belah,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan