H. Wahyu Wibisana, SE Soroti Tragedi Tabrakan Kereta di Bekasi Timur: Negara Wajib Menjamin Hak Korban dan Keluarga

Jakarta — Lmpnews.Tragedi tabrakan kereta yang terjadi di wilayah Bekasi Timur kembali mengguncang publik dan menyoroti aspek keselamatan transportasi serta perlindungan hak korban. Dalam pernyataan tegasnya, H. Wahyu Wibisana selaku Ketua Harian Markas Besar Laskar Merah Putih menekankan bahwa negara tidak boleh abai terhadap tanggung jawabnya dalam menjamin hak-hak korban dan keluarga yang terdampak.
Kronologi Singkat Kejadian
Insiden tabrakan kereta dilaporkan terjadi di kawasan Bekasi Timur pada jam sibuk, menyebabkan kepanikan luas serta mengakibatkan korban luka dan kerugian material yang signifikan. Dugaan awal mengarah pada faktor teknis serta kemungkinan kelalaian dalam sistem pengamanan jalur.
Pihak berwenang masih melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kejadian, termasuk evaluasi terhadap sistem sinyal, komunikasi antarpetugas, dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar.
Pernyataan Resmi dan Sikap Tegas
Dalam keterangan resminya, H. Wahyu Wibisana menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kritik konstruktif terhadap pengelolaan keselamatan transportasi nasional.
“Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi peringatan keras bahwa sistem keselamatan kita masih memiliki celah serius. Negara wajib hadir, bukan hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga dalam pemenuhan hak korban secara menyeluruh,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa korban tidak boleh hanya dipandang sebagai angka statistik, melainkan individu yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan.
Hak Korban yang Harus Dijamin
Menurut Wahyu Wibisana, terdapat beberapa aspek krusial yang wajib dipenuhi oleh negara:

1. Kompensasi dan Santunan Layak
   Korban dan keluarga harus memperoleh santunan yang proporsional dan transparan, tanpa birokrasi berbelit.
2. Layanan Medis dan Psikologis
   Penanganan tidak berhenti pada perawatan fisik, tetapi juga mencakup trauma healing bagi korban dan keluarga.
3. Kepastian Hukum
   Investigasi harus dilakukan secara independen dan akuntabel, serta menindak pihak yang terbukti lalai.
4. Jaminan Keamanan Transportasi
   Perbaikan sistem harus menjadi prioritas, termasuk modernisasi teknologi dan peningkatan kompetensi SDM.
   Kritik terhadap Sistem dan Regulasi
   Wahyu juga menyoroti perlunya reformasi struktural dalam manajemen transportasi kereta api. Ia menyebut bahwa kejadian serupa kerap berulang karena lemahnya pengawasan dan kurangnya evaluasi sistemik.
   “Kita tidak bisa terus-menerus bereaksi setelah tragedi terjadi. Harus ada pendekatan preventif yang berbasis data, teknologi, dan integritas,” ujarnya.
   Harapan dan Rekomendasi
   Sebagai langkah konkret, ia mendorong:
   Audit nasional terhadap sistem keselamatan kereta api
   Transparansi hasil investigasi kepada publik
   Pembentukan tim independen untuk evaluasi berkala
   Peningkatan investasi pada teknologi pengendalian kereta
   Penutup
   Tragedi di Bekasi Timur menjadi momentum refleksi nasional. Pernyataan H. Wahyu Wibisana mempertegas bahwa perlindungan terhadap korban bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi kewajiban konstitusional negara.
   Ke depan, publik berharap tragedi serupa tidak lagi terulang, dan sistem transportasi Indonesia mampu menjamin keselamatan serta keadilan bagi seluruh warganya.